... Dunia Yuda ...

"Kehidupan, Kesehatan, Bisnis, Pengetahuan dan Perbaikan"

Blog

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Posted by duniayuda on November 16, 2009 at 12:41 AM

Padatanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telahmenyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undangNomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.


PengesahanUndang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidangdesentralisasi fiskal, karena terdapat perubahankebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuanganantara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2010.

 

BerdasarkanUU No.28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan mulai berlakudi tahun 2010. Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah yang akan dipungut olehPemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota. Pajak tersebut terdiri dari 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenispajak kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajakkabupaten/kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan PajakSarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi

 

Penambahanjenis pajak daerah

Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhanterdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajakkabupaten/kota.

Jenis pajakprovinsi yang baru adalah PajakRokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, danPajak Sarang Burung Walet.Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yangsebelumnya merupakan pajak provinsi.

a. Pajak Rokok

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hasilpenerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagihasilkan kepadakabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakanjenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalumembebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok danbahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain,pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena bebanPajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukainasional dan besarannya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti natural growth (pertumbuhanalamiah) dari industri tersebut.

Selain itu,penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanankesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unitpelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatanmemasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenaibahaya merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal danpenegakan aturan mengenai larangan merokok).

b. PBBPerdesaan dan Perkotaan

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannyadiserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajakdaerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masihmerupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadipajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagaipendapatan asli daerah (PAD).

c. BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkankepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akanmeningkatkan PAD.

d.Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapatdipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan danperkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memilikipotensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

2.Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang,Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan,dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhanterdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkanke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha,dan retribusi perizinan tertentu.


a.Retribusi Tera/Tera Ulang

Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsipengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannyaoleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbangakan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat.


b.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untukmeningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan danpemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menaratelekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan,keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha.

Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusipengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidakmelampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.


c.Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan,di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untukkeahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakanpungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatankualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.


d.Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahanbagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut olehsejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya dengan jenisretribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agarpelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksana secaraterus menerus dengan kualitas yang lebih baik.


3.Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

1.       PKBdan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah

2.       PajakHotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan

3.       PajakRestoran, termasuk katering/jasa boga.

4.Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasanbasis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi IzinGangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkunganyang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair,Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.


5.Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalam rangkapeningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi,dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajakdaerah dinaikkan, antara lain:

1.  Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5%    menjadi 10%. Khusus untukkendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.

2.       Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.

3.       Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%.Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.

4.       Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%.

5.       Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak PengambilanBahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.


6.Bagi Hasil Pajak Provinsi

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangankabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajakprovinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

1. Pajak Kenderaan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.

3. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.

4. Pajak Air Permukaan: Provinsi 50%, Kab/Kot 50%.

5. Pajak Rokok: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.


7.Earmarking

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dansekaligus menciptakan goodgovernance dan cleangovernment, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajibdialokasikan (di-earmark)untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapatdinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebutadalah:

10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.Denganpenetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, ikliminvestasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerahyang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastianhukum bagi semua pihak.

 


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

2 Comments

Reply zha
12:45 AM on June 6, 2010 
truz selain pajak rokok pajak provinsinya apa aj maz..... bgg ig.... kecampur ma pajak daerah
Reply Idham M Betta
10:19 PM on March 3, 2013 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 beserta aturan Penjelasannya

Follow Me on twitter

Obrolan :


ShoutMix chat widget

Pengunjung Dunia Yuda

Sekarang Jam :

Recent Forum Posts

No recent posts